Kumham Jateng Lakukan Penelitian dan Penyusunan Pagu Indikatif di UPT Eks Karesidenan Pemalang

PEMALANG - Setiap Kementerian Lembaga sudah selayaknya menggunakan anggaran negara dengan efisien sesuai dengan peruntukannya. Melalui perencanaan program kerja yang disusun dan dilaksanakan dengan tepat sasaran.

Mendasari hal tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar Penelitian dan Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024, bagi UPT Eks Karesidenan Pekalongan, Senin (05/06/2023).

Baca juga: Mahasiswa UGM Lakukan Penelitian WBP Seumur Hidup di Lapas Permisan

Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto didampingi Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Dedi Hartono memimpin jalannya Supervisi Pagu Indikatif TA 2024 yang pertama ini di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Pemalang.

Baca juga: Lapas Ambarawa Terima Kunjungan 5 Orang Mahasiswa Unes

Membuka jalannya kegiatan, Toni menyampaikan pointer arahan pimpinan dalam rangka menyamakan persepsi dalam penyusunan Pagu Indikatif.

"Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 diantaranya efisiensi pada belanja barang dengan memanfaatkan Teknologi Informasi sehingga dapat menekan biaya ATK dan perjalanan dinas, " ujarnya.

Baca juga: WBP kasus Narkotika Lapas Permisan Kedatangan PK Bapas Lakukan Litmas PB

"Buat matrik risiko per Rincian Output (RO) akibat kurangnya alokasi anggaran tersebut, serta mitigasi besaran alokasi anggaran per RO yang diusulkan, " lanjut Toni.

Kegiatan pendampingan dan penelitian pagu indikatif ini dilakukan agar penyusunan pagu indikatif dapat dilakukan dengan cermat dan teliti serta harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan ini juga dimaksud untuk mereview usulan pagu indikatif Unit Pelaksana Teknis.

Baca juga: Pelaksanaan Litmas bagi WBP WNA dan WNI Lapas Permisan sebagai Syarat Pengajuan Program Pembebasan Bersyarat

Sebagai informasi, pendamping dan penelitian pagu indikatif Tahun Anggaran 2024 ini akan dilaksanakan pada tanggal 05 - 15 Juni bertempat di enam eks-Karesidenan dengan total 71 UPT.

(N.Son/***)

Baca juga: Pantau Program Pembinaan Lapas Permisan Gelar Sidang TPP